Belasan Perusahaan di Banten Ajukan Penangguhan UMK

Metrotvnews.com, Serang: Sebanyak 15 perusahaan di wilayah Banten mengajukan penangguhan pelaksanaan pembayaran Upah Minimum Kota (UMK) 2012 ke Dinas Tenaga Kerja provinsi tersebut. Alasan mereka, tidak sanggup membayar gaji sesuai dengan SK revisi UMK Gubernur Banten sebesar Rp1.527.150.

"Sejumlah perusahaan itu baru mengajukan surat penangguhan pembayaran UMK 2012 kepada kami. Kami masih melakukan kajian karena hampir semuanya belum memenuhi ketentuan sehingga belum ada persetujuan," kata Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans) Provinsi Banten Eutik Suarta di Serang, Banten, Jumat (10/2).

Ia mengatakan, sejumlah ketentuan usulan penangguhan UMK tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan yang mengajukan penangguhan. Namun jika ketentuan itu tidak ditempuh, Gubernur Banten tidak akan mengeluarkan SK penangguhan UMK bagi perusahaan tersebut.

"Jika usulan penangguhan itu belum lengkap, tentunya kami akan tolak," kata Eutik.

Adapun sejumlah ketentuan yang harus dilaksanakan dalam penangguhan UMK itu diatur dalam Pasal 4 Kepmenaker No. 231 tahun 2003, tentang permohonan penangguhan UMK harus disertai naskah asli kesepakatan tertulis antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan pengusaha. Kemudian laporan keuangan rugi/laba dua tahun terakhir.

Selain itu, perusahaan juga harus menyertakan fotokopi akta pendirian perusahaan, data upah menurut jabatan, jumlah pekerja seluruhnya dan jumlah pekerja yang ditanguhkan. Selanjutnya laporan perkembangan produksi perusahaan dua tahun terakhir dan rencana dua tahun ke depan.

"Setelah persyaratan dan ketentuan terpenuhi dan telah dilakukan kajian oleh Disnaker, selanjutnya disampaikan ke Biro Hukum untuk proses penerbitan SK Gubernur," kata Eutik Suarta.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Banten Ubaidillah mengatakan, 15 perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK tersebut meliputi 6 perusahaan dari Kota Tangerang, 7 perusahaan dari kabupaten Tangerang dan 2 perusahaan dari Kota Tangerang Selatan.(Ant/BEY)

Read More

Aksi Unjuk Rasa Buruh Duduki Kantor Disnaker Kota Tangerang

TANGERANG, KOMPAS.com - Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit (FSPTSK) PT Hand Sumtex menduduki Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di Cikokol, Kota Tangerang, Kamis (1/3/2012).

Mereka mendesak pemerintah segera memanggil perusahaan untuk memecat buruh tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI) yang melakukan aksi mogok kerja sejak 23 - 29 Februari.

"Mereka (FSBI) mogok kerja karena menuntut perusahaan agar meningkatkan kesejahteraan. Gara-gara demo itu, banyak buyer yang kabur sehingga pemilik perusahaan mau menutup pabrik ini," kata Ketua FSPTSK PT Hans Sumtex Isnowasito dalam pertemuan dengan perwakilan FSBI dan Disnaker.

Hingga pukul 14.00, belum ada kesepakatan dalam pertemuan itu karena pihak perwakilan perusahaan belum tiba. Pertemuan yang dimulai pukul 10.30 sempat diskors pada pukul 12.00 untuk istirahat sembari menunggu kedatangan perwakilan perusahaan.

Isnowasito mengatakan, sejak empat bulan lalu, di pabrik tekstil itu terbentuk serikat pekerja lainnya bernama FSBI. Sebelum FSBI terbentuk, buruh tergabung dalam FSPTSK.

Isnowasito menjelaskan, selama ini mereka tidak mau perusahaan tutup. "Perusahaan sudah baik kepada kami. UMK 2012 sudah dijalankan yaitu Rp 1,529 juta per bulan. Kalau uang makan memang belum dinaikkan, masih tetap Rp 2.000 per hari," jelas Isnowasito.

Kabid Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Suprapto mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi buruh dan manajemen perusahaan agar tidak terjadi pemecatan karyawan.

Share

Read More

TAHUN 2012 BNP2TKI FOKUS PENEMPATAN TKI FORMAL

Jakarta, BNP2TKI (29/12). Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat mengatakan sepanjang tahun 2011 sudah 510.000 TKI yang ditempatkan berbagai negara. Tahun 2012 BNP2TKI akan memusatkan perhatian pada peningkatan TKI sektor formal berkemampuan semiterampil, terampil, dan profesional untuk ditempatkan di sejumlah negara mengingat ketersediaan pasarnya yang terbuka luas baik di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, Eropa serta Afrika.
''Tahun 2011 sangat bersejarah karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengevaluasi kebijakan penempatan TKI khususnya untuk Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) dan arah ke depannya penempatannya akan semakin dikurangi dimulai dari kawasan Timur Tengah dan kemudian Asia Pasifik,'' ujar Jumhur ketika menyampaikan paparan Akhir BNP2TKI bertajuk ''Paparah Akhir Tahun BNP2TKI'' Evaluasi Capaian Program 2011 dan Proyeksi 2012'' di Auditorium BNP2TKI, Kamis (29/12).

Menurut Jumhur, penempatan TKI telah menyandera bangsa ini dengan masalah-masalah TKI. Belum lagi adanya kritik-kritik yang menyayangkan bangsa yang kaya sumber daya manusia dan kekayaan alam yang melimpah ini masih menempatkan TKI PLRT. Menakertrans, Muhaimin Iskandar sudah berulangkali mengatakan bahwa penempatan TKI PLRT sekarang ini tidak bisa dilanjutkan karena mereka bekerja selama 24 jam, tinggal dengan majikan, dan tidak ada produk hukum yang melindungi mereka.

Di tahun 2011, BNP2TKI sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk penempatan TKI skill dan formal, sosialisasi dengan melakukan kunjungan ke beberapa negara Asia Pasifik dan Afrika, sekaligus mencari pasar kerja. Hasilnya, tersedia ratusan ribu order TKI fomal/skill. ''Peluang ini sangat menantang,'' kata Jumhur.

Pada kesempatan itu, Kepala BNP2TKI menghimbau pemerintah daerah agar menangkap peluang kerja untuk penempatan TKI formal ke luar negeri dengan mengirimkan tenaga terampilnya yang belum terserap di dalam negeri. Jumhur mengingatkan, bahwa di tahun 2011 BNP2TKI berhasil melakukan terobosan perlindungan TKI dengan pendirian Call Center yaitu suatu upaya untuk mempercepat akses bagi TKI bermasalah untuk memperoleh keadilan. Sebelumnya, TKI harus lapor melalui banyak tahapan dari mulai kepala desa, kecamatan, dinas, dan Bupati. Dengan adanya Call Center, proses pengaduan dipersingkat dan dipermudah.

Proyeksi tahun 2012, lanjut Jumhur, pertama BNP2TKI akan terus mendorong dan memfasilitasi peluang TKI terampil. Harapannya, agar perbandingan penempatan TKI ke luar negeri menjadi seimbang 50:50 yaitu TKI formal dan informal. Tahun 2011, perandingan itu 59:41.

Kedua. diadakan Sistem Kendali Alokasi yaitu suatu sistim yang memberi kepastian bahwa jumlah TKI yang dilatih di BLK-BLK harus match atau sesuai jumlahnya ketika mereka dilatih dengan kapasitas BLK sebelum mereka berangkat kerja ke luar negeri

Ketiga, lanjut Jumhur, akan mengatasi para calo/sponsor yang dalam prakteknya selalu mempermainkan harga untuk biaya urus dokuemn Calon TKI yang mau berangkat.

Dia menbambahkan, ke depan BNP2TKI akan meningkatkan pelayanan TKI di kantor Pos Pelayanan Penemaptan dan Perlindungan TKI (P4TKI) yang sudah ada di perbatasan negara, seperti Entikong, Tanjungbalai Karimun, Dumai, Nunukan, Tanjung Pinang dan wilayah perbatasan lainnya. Hal ini dilakukan dalam rangka mendekatkan pelayanan publik sedekat-dekatnya guna mencegah TKI berangkat melalui calo alias tanpa prosedur resmi. (zul/anto).

Read More

Pembalasan Pemerintah Kepada Aksi Buruh

KEDAIBERITA.COM – BANTEN – Pengamat politik dan perburuhan Tarjo Arya menilai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akan mempengaruhi kenaikan disemua harga kebutuhan pokok rakyat. Maka itu Tarjo meminta kepada rakyat agar bersiap-siap mengahadapi lonjakan kenaikan harga.

“BBM naik, kebutuhan pokok pasti naik. Kenaikan BBM ini kemungkinan dendam pemerintah kepada aksi buruh yang menuntut upah besar, rakyat miskin lagi yang terkena dampaknya,” kata Tarjo kepada kedaiberita.com, Banten, Minggu (26/02/12).

Tarjo mengatakan, pemerintah terkesan baik akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada rakyat miskin perkepala keluarga Rp100 ribu itu bukan lah solusi yang bijak.

“Itu bukan solusi yang bijak, itu adalah pencitraan untuk pemerintahan SBY yang selama ini telah rusak akibat isu korupsi. Apalagi dua Menterinya diduga terlibat minta fee delapan persen kepada terpidana Mindo Rosalina Manulang dalam kasus korupsi proyek Wisma Atlet Palembang,” papar Tarjo.

Menurut Tarjo kenaikan BBM ini tak lepas dari perang dingin Iran dan Negara Eropa Barat. Apalagi Iran telah menutup jalur selat Hormuz yang diketahui sebagai jalur strategis minyak dan gas menuju Eropa Barat.

Read More

Gayus Divonis 6 Tahun, Pengacaranya Kesal

JAKARTA - Setelah kliennya divonis bersalah dengan kurungan penjara 6 tahun dan denda Rp1 miliar oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), kuasa hukum Gayus, Hotma Sitompul seperti puasa berkomentar.

"Sementara tidak ada komentar," kata Hotma dengan nada kesal usai sidang Gayus di Tipikor, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2012).

Dia mengaku kesal lantaran ada hal yang seharusnya tidak dibeberkan di muka umum oleh pengadilan Tipikor.

"Ini pelajaran pengacara lain, agar keputusan apakah banding atau tidak banding seharusnya disampaikan saja lewat memori banding, bukan diumbar-umbar,"singkatnya.

Lebih lanjut Hotma mengaku membutuhkan waktu 7 hari guna memikirkan apakah akan banding terkait vonis kliennya. "Pikir-pikir satu minggu," tukasnya.

Read More

Inilah Penyebab Korupsi di Indonesia Sulit Diberantas

JAKARTA - Ketua Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi mengurai persoalan mengapa korupsi di Indonesia sulit diberangus. Hal itu lantaran korupsi sudah dilakukan secara berjamaah.

“Kenapa kasus-kasus korupsi saat ini tidak bisa diberantas? Karena yang melakukan korupsi itu saat ini bukan lagi orang per orang, melainkan sudah dilakukan oleh rezim. Rezim korupsi seperti saat ini,” ujarnya dalam acara seruan bersama dan dukungan pada gerakan mahasiswa untuk memimpin perlawanan rakyat hingga titik darah penghabisan di Galery Kafe Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (01/03/12).

Menurut Adhie, modus korupsi yang lazim dan banyak dilakukan biasanya dengan cara memanipulasi anggaran. “Misalnya saja, harga handphone Rp1 juta, tapi ditulis dalam anggaran Rp3 juta, Rp2 juta dibagi-bagi untuk kepentingan sendiri. Lalu ketika anggaran turun, handphone yang dibeli tidak seharga Rp1 juta, tapi Rp500 ribu. Sisanya dimakan sendiri. Begitulah kira-kira korupsi di Indonesia ini. Banyak potongan sana-sini,” lanjutnya.

Sementara itu pendeta Roy Simanjuntak yang juga hadir dalam acara ini menuturkan dalam situasi krisis kepercayaan nasional seperti saat ini, mahasiswa dan kelas menengah harus dapat mengambil peran sebagai agen perubahan.

“Kalau mau menyelamatkan negeri ini, mahasiswa harus ada di depan sebagai barisan pelopor. Pergerakan harus diipimpin oleh mahasiswa. Maka sekarang, pakailah lagi jaket almamatermu, mahasiswa! Karena hanya jaket mahasiswa itu yang masih dipercaya oleh rakyat. Jaket partai politik sudah tidak dipercaya lagi,” ujarnya.

Menurut Pendeta Roy, tuntutan utama dari diadakannya forum tersebut adalah mendukung gerakan mahasiswa untuk menurunkan SBY dan Boediono segera. “Masalah kita sudah pada tingkat nasionalisme. Menurunkan SBY dan Boediono adalah bagian penting dari ideologi kita. Selamatkan Indonesia dengan turunkan SBY. Kalau tidak, jangan harap Negara ini bisa bertahan,” pungkasnya.

Read More