MASALAH outsourching (kerja kontrak) harus terus di bahas dan di suarakan. Jangan cepat berhenti dan hilang di telan isu isu baru. Sehingga apa yang telah diperjuangkan dengan gampang dilupakan. Apalagi kalau sudah muncul isu-isu baru dengan gerakan dengan isu yang berbeda.
Gerakan seperti ini tentu akan berdampak kepada kepercayaan diri buruh itu sendiri. Terhadap semangat pergerakan para serikat buruh yang ada. Gerakan-gerakan aksi buruh harus memiliki gerakan yang simultan, kontinyu, dan terus-menerus.
Aksi buruh jangan seperti hujan besar dan tiba-tiba hujan itu reda atau berhenti. Gerakan seperti itu akan menjadi preseden buruk (penyakit) bagi gerakan buruh selanjutnya. Tentu hal ini juga akan berimbas dampaknya kepada penggiringan opini publik, pemerintah dan pihak lainnya yang selalu mengikuti perkembangan buruh.
Gerakan yang tidak konsisten dan kontinyu seperti itu hanya akan di pandang sebelah mata oleh pihak pemerintah dan masarakat serta pihak yang berkepentingan terutama pengusaha.
Unjuk rasa mogok nasional yang dilakukan buruh tentu bukan mogok untuk kepentingan politik tertentu, tapi betul-betul mogok tersebut merupakan permintaan jawaban atas pesoalan kaum buruh yang sangat mendesak.
Kita semua tetap berharap pemerintah untuk segera membahas dan terus mencari solusi. Tidak berharap mogok buruh hanya dijadikan komoditi politik untuk kepentingan sesaat dari segelintir orang. Serta bukan pesanan atau upaya untuk mencari eksistensi tapi memang betul-betul persoalan anak bangsa yang sedang terpuruk akibat becana mandulnya hukum ketenagakerjaan.
Serikat buruh/pekerja harus terus berupaya medesak dan menagih janji atau menekan pemerintah dan para penegak hukum harus bisa melakukan upaya nyata dengan menindak tegas pengusaha-pengusaha yang menyalahkan gunakan aturan. Kenapa ini dikemukakan, karena kami dari kalangan buruh masih belum melihat langkah-langkah nyata dari pemerintah yang katanya akan menindak pengusaha-pengusaha nakal tersebut.
Praktek kerja kontrak ilegal telah nyata-nyata merampas hak hidup layak bagi buruh. Tidak ada jaminan kepastian kerja dan tidak ada pesangon. Sehingga hidup buruh menjadi semakin miskin. Bersama dengan itu, pelaksanaan outsourching salah kaprah semakin merajarela. Akibatnya upah semakin rendah, buruh tidak memiliki jaminan sosial, buruh tidak berserikat dan kelanjutan kerjanya pun tidak menentu.
Dalam keadaan terpuruk seperti ini, buruh semakin tidak berdaya dengan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan. Mafia peradilan senantiasa mengorbankan perjuangan buruh untuk mempertahankan hak kerja dan hak hidup yang melekat padanya, jaminan sosial, jaminan kerja, upah, pesangon sarana, kenyamanan kerja dan lainnya lenyap dari gegaman buruh.
Perampasan hak hidup layak ini telah sestematis dijalankan oleh sistem kapitalis yang tidak beradab. Maka, sudah saatnyalah pemerintah membuktikan tanggungjawabnya terhadap nasib buruh dengan tidak turut serta menjadi kaki tangan kepentingan-kepentingan pemodal yang tidak bertanggung jawab.
Pemerintah harus mampu memberantas pungutan liar menghapus biaya siluman, membersihkan birokrasi yang korup, dan membersihkan mafia peradilan buruh, dengan bersihnya negeri ini dari sampah-sampah penyakit seperti itu, maka kehidupan buruh tentu akan semakin baik.
Kami yakin, kehidupan buruh akan sedikit lebih baik, karena pengusaha hanya berani menghadapi buruh dengan meminjam tangan pihak lain dari pada harus menentang birokasi yang korup dan oknun aparat.
Kami yakin, bila cost ini bisa diselamatkan, maka perusahaan memiliki tambahan financial sekitar 20% dari cost produksi, untuk meningkatkan upah buruh sejajar dengan buruh-buruh di negara Asia lainnya.
Sekali lagi pembenahan birokrasi harus menjadi prioritas utama. Niat baik pemrintah atau political will negara sangat dibutuhkan untuk perubahan nasib kaum buruh sehingga negara hadir di dalam mengangkat keterpurukan nasib kaum buruh akibat pebiaran oleh aparat penegak hukum dan pengawasan ketenagakerjaan lainnya. Salam Buruh….!
Gerakan seperti ini tentu akan berdampak kepada kepercayaan diri buruh itu sendiri. Terhadap semangat pergerakan para serikat buruh yang ada. Gerakan-gerakan aksi buruh harus memiliki gerakan yang simultan, kontinyu, dan terus-menerus.
Aksi buruh jangan seperti hujan besar dan tiba-tiba hujan itu reda atau berhenti. Gerakan seperti itu akan menjadi preseden buruk (penyakit) bagi gerakan buruh selanjutnya. Tentu hal ini juga akan berimbas dampaknya kepada penggiringan opini publik, pemerintah dan pihak lainnya yang selalu mengikuti perkembangan buruh.
Gerakan yang tidak konsisten dan kontinyu seperti itu hanya akan di pandang sebelah mata oleh pihak pemerintah dan masarakat serta pihak yang berkepentingan terutama pengusaha.
Unjuk rasa mogok nasional yang dilakukan buruh tentu bukan mogok untuk kepentingan politik tertentu, tapi betul-betul mogok tersebut merupakan permintaan jawaban atas pesoalan kaum buruh yang sangat mendesak.
Kita semua tetap berharap pemerintah untuk segera membahas dan terus mencari solusi. Tidak berharap mogok buruh hanya dijadikan komoditi politik untuk kepentingan sesaat dari segelintir orang. Serta bukan pesanan atau upaya untuk mencari eksistensi tapi memang betul-betul persoalan anak bangsa yang sedang terpuruk akibat becana mandulnya hukum ketenagakerjaan.
Serikat buruh/pekerja harus terus berupaya medesak dan menagih janji atau menekan pemerintah dan para penegak hukum harus bisa melakukan upaya nyata dengan menindak tegas pengusaha-pengusaha yang menyalahkan gunakan aturan. Kenapa ini dikemukakan, karena kami dari kalangan buruh masih belum melihat langkah-langkah nyata dari pemerintah yang katanya akan menindak pengusaha-pengusaha nakal tersebut.
Praktek kerja kontrak ilegal telah nyata-nyata merampas hak hidup layak bagi buruh. Tidak ada jaminan kepastian kerja dan tidak ada pesangon. Sehingga hidup buruh menjadi semakin miskin. Bersama dengan itu, pelaksanaan outsourching salah kaprah semakin merajarela. Akibatnya upah semakin rendah, buruh tidak memiliki jaminan sosial, buruh tidak berserikat dan kelanjutan kerjanya pun tidak menentu.
Dalam keadaan terpuruk seperti ini, buruh semakin tidak berdaya dengan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan. Mafia peradilan senantiasa mengorbankan perjuangan buruh untuk mempertahankan hak kerja dan hak hidup yang melekat padanya, jaminan sosial, jaminan kerja, upah, pesangon sarana, kenyamanan kerja dan lainnya lenyap dari gegaman buruh.
Perampasan hak hidup layak ini telah sestematis dijalankan oleh sistem kapitalis yang tidak beradab. Maka, sudah saatnyalah pemerintah membuktikan tanggungjawabnya terhadap nasib buruh dengan tidak turut serta menjadi kaki tangan kepentingan-kepentingan pemodal yang tidak bertanggung jawab.
Pemerintah harus mampu memberantas pungutan liar menghapus biaya siluman, membersihkan birokrasi yang korup, dan membersihkan mafia peradilan buruh, dengan bersihnya negeri ini dari sampah-sampah penyakit seperti itu, maka kehidupan buruh tentu akan semakin baik.
Kami yakin, kehidupan buruh akan sedikit lebih baik, karena pengusaha hanya berani menghadapi buruh dengan meminjam tangan pihak lain dari pada harus menentang birokasi yang korup dan oknun aparat.
Kami yakin, bila cost ini bisa diselamatkan, maka perusahaan memiliki tambahan financial sekitar 20% dari cost produksi, untuk meningkatkan upah buruh sejajar dengan buruh-buruh di negara Asia lainnya.
Sekali lagi pembenahan birokrasi harus menjadi prioritas utama. Niat baik pemrintah atau political will negara sangat dibutuhkan untuk perubahan nasib kaum buruh sehingga negara hadir di dalam mengangkat keterpurukan nasib kaum buruh akibat pebiaran oleh aparat penegak hukum dan pengawasan ketenagakerjaan lainnya. Salam Buruh….!
Penulis, Ketum Depenas Gaspermindo
